Akhirnya industri pertanian mulai diawasi KPK, dan ini merupakan langkah pemerintah yang paling ditunggu, pasalnya, bukan lagi menjadi rahasia umum jika para petani ksulitan mendapatkan peralatan industri pertanian termasuk pupuk. Dan hasilnya, hasil tani kalah dibanding denga produk impor khususnya industri pertanian.
Memang termasuk terlambat melakukan langkah ini, namun ini adalah sangat-amat harus perlu dilakukan dibanding tidak sama sekali. Karena dengan cara ini para pemasok pupuk yang ‘nakal’ bisa terlibas demi menaikkan industri pertanian Indonesia.
Petani Tak Terima Pupuk Subsidi
Progran pupuk subsidi yang sejatinya sebagai cara pemerintah untuk memberikan kelayakan di sektor pertanian terhambat. Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mulai “gerah” karena pupuk yang disubsidi tidak diterima oleh para petani di berbagai daerah.
Akhirnya Suswono pun mengaku saat ini sudah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengkaji terjadinya penyelewengan pupuk subsidi tersebut.
“Kami bersama KPK sedang melakukan kajian soal distribusi pupuk ini. Mudah-mudahan nanti akan ada rekomendasi,” ujar Suswono mengutip situs berita Kompas, Senin (15/9/2014).
Langkah tersebut dilakukan Kementan agar penyelewengan pupuk subsidi bisa diketahui. Apabila ada indikasi terjadinya kerugian negara, maka bisa ditindak oleh KPK. Dengan begitu, Kementan yakin distribusi pupuk akan tepat sasaran dan memenuhi daerah-daerah yang sebelumnya tidak tersalurkan.
Selain itu, Suswono juga menyoroti penyimpangan pupuk di lapangan. Hal tersebut terjadi karena adanya disparitas harga pupuk subsidi dan non subsidi. “Makanya kalau kebocoran masih tinggi seperti ini, lebih baik subsidi pupuk ini yang sampai skarang Rp 23 triliun tentu diberikan kepetani dengan konpensasi lain, pupuk sesuai harga pasar kalau masih ada penyimpangan-penyimpangan itu,” kata dia.
Selama ini kata dia, banyak penyimpangan pupuk sehingga pupuk subsidi tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan harganya tidak tepat sesuai dengan harga yang ditentukan. Dia pun sangat berharap kerjasama dengan KPK akan menghasilkan rekomendasi yang baik agar para petani-petani lebih membutuhkan tetap bisa memakai pupuk subsidi tersebut.
Selama ini petani hanya menggunakan alat industri pertanian sebagai bagian bercocok tanam, itupun harus mengeluarkan biaya lebih seperti membeli traktor, pengolah gabah dan lain sebagainya. Jika ditambah lagi dengan harga pupuk yang masih tinggi tentu akan menjadi beban berkepanjangan. Semoga saja program ini bisa berjalan dengan baik.
Ralali Business Solution
