Prediksi Poin Penting Perpres MBG yang Akan Diterbitkan Presiden Prabowo

Dalam beberapa hari ke depan, Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perpres ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan program MBG yang merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo sejak menjabat. Program ini ditargetkan menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Penerbitan Perpres MBG ini mendapat sorotan luas karena sebelumnya sempat terjadi kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di beberapa daerah. Pemerintah menyadari perlunya evaluasi menyeluruh dan aturan yang lebih kuat agar program ini berjalan aman, efektif, dan tepat sasaran.

Tujuan dan Latar Belakang Perpres MBG

Perpres MBG akan menjadi landasan hukum yang jelas bagi tata kelola program MBG. Selama ini, pelaksanaan MBG sebagian besar masih berdasarkan rancangan anggaran dan beberapa regulasi yang belum komprehensif. Perpres ini diharapkan memperjelas peran dan fungsi setiap instansi pemerintah, serta pemerintah daerah, dalam pengelolaan dan pengawasan program MBG.

Intinya, Perpres ini dirancang untuk menutup berbagai celah yang menyebabkan masalah keamanan pangan, memastikan kualitas gizi, dan menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif sehingga insiden seperti keracunan tidak terulang kembali.

Prediksi Poin-poin Penting dalam Perpres MBG

1. Standar Gizi dan Keamanan Pangan
   Perpres diperkirakan mengatur standar gizi yang harus dipenuhi dalam menu MBG serta standar kebersihan dan sanitasi dapur MBG. Pemerintah akan mewajibkan penggunaan alat tes kit makanan untuk mengecek kebersihan bahan dan makanan, serta menyediakan fasilitas pencucian yang higienis termasuk air hangat dan filter air bersih di dapur MBG.
2. Peran dan Tugas Lintas Kementerian dan Lembaga
   • Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara utama program bertanggung jawab atas intervensi gizi.
   • Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan mengawasi pelaksanaan dan keamanan pangan.
   • Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus pada peningkatan produksi bahan baku pangan lokal untuk MBG.
   • Pemerintah daerah berperan menyiapkan infrastruktur serta membina petani, peternak, dan nelayan di wilayah masing-masing agar pasokan bahan baku terjamin.
3. Mekanisme Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran
   Perpres akan mengatur alokasi anggaran MBG yang berasal dari APBN, dengan pagu anggaran untuk tahun 2025 sekitar Rp99 triliun. Pengelolaan dana akan dilakukan menggunakan model Bantuan Pemerintah, dengan pengawasan ketat oleh BGN dan keterlibatan pemerintah daerah sesuai kemampuan fiskal mereka. Model ini bertujuan menjamin keberlanjutan dan pemerataan pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Indonesia.
4. Pengawasan dan Akuntabilitas
   Perpres akan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas mulai dari pusat sampai daerah agar dana MBG digunakan tepat sasaran dan kualitas makanan tetap terjaga. Pengawasan melibatkan kementerian kesehatan, BPOM, BGN, serta pemerintah daerah.
5. SOP dan Standar Operasional
   Standar Operasional Prosedur (SOP) di dapur MBG akan diperketat dan dijadikan acuan wajib agar setiap dapur MBG dapat menjalankan penerapan higienitas dengan baik serta menghindari kontaminasi silang atau penyebab keracunan makanan.
6. Partisipasi dan Transparansi
   Melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan program agar terjadi transparansi dan partisipasi aktif dari masyarakat serta stakeholder terkait. Hal ini untuk memastikan program MBG dapat dijalankan dengan efektif dan akuntabel.

Dukungan Teknis dan Operasional Program MBG

Ralali sebagai platform B2B terkemuka turut berperan strategis mendukung kelancaran program MBG melalui Pavilion MBG, sebuah ekosistem teknologi yang mengintegrasikan seluruh rantai pasokan untuk dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia. Pavilion MBG menyediakan solusi pengadaan satu pintu yang menghubungkan berbagai supplier lokal dan nasional dengan pengelola dapur MBG, sehingga proses pengadaan menjadi efisien, transparan, dan terstandarisasi sesuai standar gizi dan keamanan pangan yang ketat.

Selain bahan baku makanan, Pavilion MBG juga menyediakan peralatan dapur industri dan perlengkapan kebersihan bersertifikat food grade, termasuk tray makanan yang higienis dan tahan lama. Keberadaan ekosistem ini tidak hanya menjamin ketersediaan bahan dan peralatan sesuai standar nasional, tetapi juga mendukung usaha pemberdayaan UMKM dan supplier lokal, yang membantu optimalisasi pasokan MBG di seluruh daerah. Sistem pengadaan digital ini pun memungkinkan pengelolaan stok yang lebih terintegrasi dan akurat demi kelancaran distribusi makanan bergizi kepada jutaan penerima manfaat.

Dampak dan Harapan dari Perpres MBG

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berbagai kalangan mendukung Perpres sebagai langkah maju dalam evaluasi menyeluruh program MBG. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya Perpres ini sebagai payung hukum agar program dapat meningkatkan gizi anak-anak Indonesia secara optimal.

Perpres ini juga diharapkan mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah agar tidak ada lagi pihak yang ragu atau gamang dalam menjalankan fungsinya. Realisasi program MBG diharapkan semakin lancar, aman, dan memenuhi standar sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima program.

Penutup

Perpres MBG yang akan segera diterbitkan adalah tonggak penting dalam mewujudkan program Makan Bergizi Gratis yang berkualitas, berkelanjutan, dan terkontrol dengan baik. Dengan regulasi yang komprehensif, Pemerintah berupaya keras menuntaskan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program dan menjadikan MBG sebagai program strategis untuk membangun generasi sehat dan kuat Indonesia.