Analis Politik CSIS : Koalisi Pendukung Prabowo – Hatta Bubar Jalan

Koalisi Pendukung Prabowo – Hatta – Menurut analis politik Center Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi partai koalisi pendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa diprediksi akan mengalihkan dukungan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini tentu disebabkan pertimbangan yang didapat dari pemerintah yang berkuasa, mengingat mayoritas partai politik di Indonesia masih sangat memuja kekuasaan. Tujuan politiknya bukan lagi untuk menyejahterakan rakyat, tetapi sebisa mungkin berbondong-bondong ikut dalam pemerintahan yang berkuasa.

“Dalil saya, atmosfer politik yang memuja pragmatisme itu yang membuat koalisi permanen (pendukung Prabowo-Hatta) akan buyar. Saya tidak melihat koalisinya dibangun karena keprihatinan, tapi untuk kekuasaan,” kata Kristiadi, Rabu (20/8/2014) mengutip portal berita kompas.

Selama ini, koalisi pendukung Prabowo – Hatta adalah Gerindra, PAN, Partai Demokrat, PPP, PBB, Partai Golkar, dan PKS. Dari seluruh partai tersebut, Kristiadi yakin setidaknya partai-partai seperti Demokrat, Golkar, dan PPP akan mengalihkan dukungannya ke kubu Jokowi-Kalla. Sebab menurut Kristiadi, PPP dan Golkar telah sejak awal mengalami gejolak di kubu internal terkait pilihan koalisi kepada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2014.

Penyebab Gejala Bubar

Gejolak dan sebagai sebab musabab itu makin tampak di permukaan setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan no urut 2 yaitu Jokowi-Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Sementara itu, Demokrat, kata Kristiadi, cenderung terlihat menahan diri untuk menyamarkan ambisinya dalam pemerintahan selanjutnya. Faktor penyebabnya tidak lain yaitu hubungan politik antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, Kristiadi berharap partai koalisi pendukung Prabowo – Hatta yang akan mengubah sikap politiknya harus memiliki landasan kuat dan berpikir pada kepentingan rakyat sebelum membuat keputusan. Rasa keprihatinan pada kesejahteraan rakyat dan kesamaan ideologi harus menjadi alasan utama sebelum memberikan dukungan tersebut.

“Kekuasaan itu ada karena mandat rakyat. Dalil itu yang seharusnya membuat partai berbondong-bondong mendukung Jokowi, bukan karena kekuasaan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta.