MBG Bukan Sekadar Niat Baik: Menakar Realitas dan Arsitektur Eksekusi di Lapangan

MBG adalah program makan bergizi gratis yang bertujuan menyediakan asupan gizi seimbang bagi seluruh anak Indonesia melalui penyediaan makanan sehat di sekolah secara rutin dan terstruktur.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu gagasan kebijakan publik yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Narasi yang berkembang di masyarakat umumnya berpusat pada tujuannya yang mulia: memerangi stunting, meningkatkan kecerdasan anak, dan pada akhirnya, melahirkan Generasi Emas 2045. Visi ini sangat kuat dan mudah dipahami, menjadikannya sebuah janji populis yang resonan. Namun, di balik niat baik tersebut, terbentang sebuah realitas yang jauh lebih kompleks.

Keberhasilan atau kegagalan sebuah program berskala raksasa seperti MBG tidak ditentukan oleh kemuliaan visinya, melainkan oleh ketangguhan arsitektur eksekusinya. Mengubah gagasan ini dari slogan di atas kertas menjadi sepiring nasi bergizi di hadapan 80 juta lebih anak Indonesia adalah sebuah tantangan manajerial, logistik, dan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah republik ini.

Arsitektur Program: Desentralisasi sebagai Kunci Keberhasilan

Kesalahan fatal dalam merancang program nasional adalah dengan menerapkan model “satu komando” yang terpusat (sentralisasi). Untuk program MBG, pendekatan ini dipastikan akan gagal. Kondisi geografis, budaya kuliner, dan ketersediaan pangan di Sabang sangat berbeda dengan di Merauke. Oleh karena itu, arsitektur yang diusulkan untuk MBG adalah desentralisasi radikal yang memberdayakan ekosistem di tingkat terendah: sekolah dan komunitas sekitarnya.

Dalam model ini, tidak akan ada proses memasak terpusat yang kemudian didistribusikan. Sebaliknya, peran masing-masing aktor akan terbagi jelas:

• Pemerintah Pusat: Bertugas sebagai regulator, penentu standar gizi minimum, penyedia anggaran, dan pengembang platform teknologi pemantauan. Pusat tidak ikut campur dalam operasional harian.
• Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota): Berperan sebagai koordinator, pengawas, dan verifikator data. Mereka memastikan dana dari pusat tersalurkan dengan benar dan melakukan audit acak terhadap kualitas pelaksanaan di sekolah-sekolah dalam wilayahnya.
• Sekolah: Menjadi pusat operasional. Pihak sekolah, melalui Komite Sekolah, bertanggung jawab untuk mengelola anggaran yang mereka terima, menentukan menu mingguan (berdasarkan panduan gizi dan ketersediaan pangan lokal), dan memilih penyedia makanan.
• Komunitas Lokal (Penyedia): Inilah jantung dari program. Penyedia makanan bukanlah perusahaan katering besar, melainkan UMKM lokal, Koperasi Desa, warung sekitar sekolah, atau kelompok ibu-ibu PKK yang telah terverifikasi. Mereka yang akan memasak dan menyajikan makanan setiap hari.

Model desentralisasi ini secara teoretis mampu menjawab tantangan keragaman lokal dan menciptakan rasa memiliki (ownership) yang lebih kuat di tingkat komunitas.

Menakar Anggaran: Meneropong Skala dan Sumber Pendanaan

Setiap diskusi tentang MBG akan selalu bermuara pada pertanyaan tentang biayanya. Mari kita coba membedah skalanya. Asumsi dasar yang sering digunakan oleh para analis adalah:

• Target Penerima: Sekitar 82,9 juta anak (siswa PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, dan santri).
• Biaya per Porsi: Diestimasikan rata-rata Rp15.000 per anak. Angka ini tentu akan bervariasi tergantung indeks kemahalan di setiap daerah.
• Jumlah Hari Efektif Sekolah: Sekitar 220 hari dalam setahun.

Dengan perhitungan kasar, total kebutuhan anggaran tahunan untuk program ini bisa mencapai lebih dari Rp400 triliun. Angka ini merupakan porsi yang sangat signifikan dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tentu saja, implementasi kemungkinan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari jenjang pendidikan tertentu atau di daerah-daerah dengan prevalensi stunting tertinggi untuk mengelola beban fiskal.

Pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana uangnya? Beberapa skema yang menjadi wacana publik antara lain realokasi subsidi energi yang dianggap kurang tepat sasaran, efisiensi birokrasi, peningkatan rasio pajak, hingga optimalisasi penerimaan negara. Apapun sumbernya, komitmen anggaran skala ini menuntut disiplin fiskal yang luar biasa ketat dan pengawasan berlapis untuk memastikan setiap rupiah benar-benar menjadi gizi bagi anak-anak.

Rantai Pasok Lokal: Peluang Emas dan Titik Rawan

Salah satu janji paling menarik dari MBG adalah penciptaan efek ganda (multiplier effect) ekonomi. Dengan mewajibkan sekolah untuk membeli bahan baku dari pemasok lokal, program ini berpotensi menjadi stimulus ekonomi akar rumput yang dahsyat.

Peluang Emas:

Bayangkan jutaan peternak ayam petelur, petani sayur, nelayan, peternak sapi perah, dan penggilingan beras lokal mendapatkan permintaan yang pasti dan terprediksi setiap hari. Ini akan menciptakan stabilitas pendapatan, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan menghidupkan kembali sektor pertanian dalam arti sebenarnya. Permintaan masif dan konsisten adalah impian bagi setiap produsen.

Titik Rawan:

Namun, di sisi lain, terdapat beberapa titik rawan yang harus dimitigasi:

1. Kecukupan Pasokan (Supply): Apakah pasokan lokal di setiap daerah mampu memenuhi permintaan yang tiba-tiba melonjak? Jika tidak, ini justru bisa memicu kelangkaan dan inflasi pangan lokal, yang akan memukul masyarakat umum.
2. Kontrol Kualitas: Bagaimana memastikan kualitas dan keamanan pangan dari jutaan pemasok kecil yang tersebar? Dibutuhkan mekanisme sertifikasi dan pengawasan sederhana namun efektif di tingkat komunitas.
3. Permainan Harga: Potensi adanya kartel atau permainan harga di tingkat pemasok lokal untuk menaikkan harga kepada sekolah harus diantisipasi dengan adanya platform harga acuan yang transparan.

Keseimbangan antara memberdayakan ekonomi lokal dan menjaga stabilitas pasokan serta harga adalah tantangan utama dalam manajemen rantai pasok program ini.

Ekosistem Digital: Tulang Punggung Transparansi dan Akuntabilitas

Menjalankan program senilai ratusan triliun rupiah yang melibatkan jutaan aktor di ratusan ribu titik tanpa dukungan teknologi digital yang kuat adalah resep menuju kegagalan dan korupsi. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem digital adalah prasyarat mutlak, bukan sekadar pilihan.

Platform digital ini harus mampu mengintegrasikan beberapa fungsi vital:

• Verifikasi Data Penerima: Sinkronisasi real-time dengan data Dapodik dan EMIS untuk memastikan jumlah siswa yang menerima bantuan akurat setiap hari.
• E-Katalog Lokal: Sebuah marketplace digital sederhana di tingkat kabupaten/kota yang menghubungkan sekolah dengan daftar pemasok lokal (petani, peternak, UMKM) yang sudah terverifikasi. Ini memastikan transparansi dalam proses pengadaan.
• Sistem Pembayaran Non-Tunai (Cashless): Anggaran langsung ditransfer dari kas negara ke rekening sekolah, dan dari sekolah ke rekening penyedia. Ini memotong birokrasi, mempercepat pembayaran, dan meminimalkan risiko kebocoran.
• Dasbor Pemantauan Publik: Sebuah situs web atau aplikasi di mana publik dapat memantau alokasi anggaran, menu makanan di setiap sekolah, serta memberikan laporan atau keluhan jika terjadi penyimpangan. Ini adalah bentuk pengawasan partisipatif.

Tanpa tulang punggung digital ini, program MBG akan sangat sulit dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan: Dari Janji Politik Menuju Proyek Nasional

Pada akhirnya, MBG adalah sebuah ujian. Ini bukan sekadar ujian komitmen politik untuk menyejahterakan anak-anak, melainkan ujian atas kapasitas teknokratis dan manajerial negara Indonesia. Program ini memaksa kita untuk membenahi masalah-masalah fundamental: dari akurasi data kependidikan, efisiensi rantai pasok pangan, kemampuan fiskal negara, hingga kesiapan kita dalam mengadopsi teknologi untuk tata kelola yang baik.

Mengubah MBG dari sebuah janji menjadi sebuah proyek nasional yang berhasil membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Ia menuntut perencanaan yang cermat, keberanian untuk melakukan desentralisasi, disiplin dalam pengelolaan anggaran, dan kemauan untuk membangun sistem digital yang transparan. Jika berhasil, dampaknya akan bersifat transformatif. Namun jika gagal, ia akan menjadi studi kasus tentang bagaimana visi besar bisa runtuh akibat eksekusi yang lemah. Nasib program ini ada di tangan para perencana dan pelaksananya di lapangan.